DPR: Sistem Zonasi Jangan Rugikan Peserta Didik

DPR: Sistem Zonasi Jangan Rugikan Peserta Didik

DPR Sistem Zonasi Jangan Rugikan Peserta Didik
DPR Sistem Zonasi Jangan Rugikan Peserta Didik

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta adanya evaluasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB sistem zonasi. Hal itu menyusul banyaknya kisruh terkait sistem tersebut.

Bamsoet mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan anggota dewan di Komisi X ihwal PPDB sistem zonasi yang menuai polemik. Menurutnya tujuan baik dari sistem tersebut tidak diiringi dengan praktik yang sesuai di lapangan.

“Karena memang terdapat tujuan yang baik sistem ini, memindahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau mencari sekolah. Tapi realita terjadi beberapa kekisruhan,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Baca Juga

Komisi X DPR RI Rancang Aturan SMK Terintegrasi dengan Dunia Industri
Pemerintah Putuskan KSP Jadi Pusat Informasi Virus Corona Indonesia
Menkumham Tandatangani Pencabutan Bebas Visa Warga China ke Indonesia
Wacana Pulangkan 600 WNI eks ISIS, Tagar #TolakEksWNIproISIS Menggema
1.020 Orang Sembuh dari Virus Corona, China Berterimakasih pada Indonesia

Untuk itu, Bamsoet menilai perlu adanya evaluasi terhadap PPDB sistem zonasi

sehingga tidak ada peserta didik maupun wali murid yang merasa dirugikan akibat polemik sistem zonasi.

“Yang penting jangan sampai ada anak didik kita yang dirugikan karena sistem ini. Ini yang harus dicari jalan keluarnya, harus dievaluasi,” kata Bamsoet.

Sebelumnya untuk mengakhiri kontroversi polemik PPDB sistem zonasi tersebut,

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melakukan evaluasi PPDB Tahun 2019.

“Sudah saya perintahkan kepada menteri (Mendikbud) untuk dievaluasi. Karena, antara kebijakan dan lapangan bisa berbeda,” ujar Jokowi usai meninjau progres pembangunan landasan pacu Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (21/6/2019).

Pernyataan Jokowi menyusul banyaknya orang tua atau calon siswa yang mengalami masalah dengan sistem zonasi PPDB.

Diketahui, sistem ini dibuat untuk memberi akses yang sama bagi semua siswa

agar bisa masuk sekolah negeri di lingkungannya. PPDB sistem zonasi dilakukan dengan sistem ranking berdasarkan nilai UN.

Dalam perjalanannya, PPDB dengan sistem zonasi tahun ini mendapat penolakan di beberapa daerah. Seperti yang terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur hingga menyebabkan terjadi aksi yang dilakukan oleh wali murid di kantor didik kota tersebut

 

Sumber :

https://appliedanimalbehaviour.com/

This article was written by 4qvfm